Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat penyelesaian proyek perbaikan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Juli, progres fisik dari seluruh paket pekerjaan telah mencapai sekitar 30 persen, dengan sejumlah ruas bahkan telah melampaui 50 persen dan ditargetkan selesai pada September hingga Oktober mendatang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi dari 62 paket pekerjaan yang dilelang dalam tiga tahap.
Sebanyak 30 paket masuk lelang tahap pertama, 25 paket pada tahap kedua, sedangkan sisanya diproses melalui lelang tahap ketiga. Menurutnya, paket yang dilelang lebih awal telah menunjukkan progres yang cukup signifikan.
“Secara agregat progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 30 persen. Namun untuk paket-paket yang dilelang lebih awal, rata-rata progresnya sudah di atas 50 persen. Angka rata-rata menjadi lebih rendah karena masih ada beberapa paket yang baru menandatangani kontrak sehingga progres fisiknya masih di bawah 10 persen,” ujar Taufiqullah, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia memastikan seluruh proyek terus dipercepat, terutama pekerjaan yang dibiayai melalui skema pinjaman daerah. Pemerintah menargetkan sebagian besar paket pekerjaan sudah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) pada September hingga Oktober 2026.
Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan manfaat pembangunan tersebut. Di sejumlah ruas, pekerjaan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan ada yang hampir selesai seluruhnya.
“Di lapangan sudah terlihat hasilnya. Ada ruas yang satu jalurnya sudah selesai, bahkan ada yang kedua jalurnya sudah tuntas. Memang masih ada beberapa segmen yang belum tersambung, tetapi secara umum progresnya cukup menggembirakan,” katanya.
Di tengah percepatan pembangunan, kontraktor menghadapi tantangan berupa kenaikan harga solar industri yang digunakan untuk operasional alat berat. Kondisi tersebut meningkatkan biaya pelaksanaan proyek akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Meski demikian, Taufiqullah menegaskan seluruh pekerjaan tetap berjalan sesuai kontrak. Pemprov Lampung juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan apabila nantinya diterbitkan kebijakan penyesuaian harga.
“Kami sudah menyampaikan kondisi kenaikan harga tersebut. Jika nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, mengenai eskalasi harga, tentu akan kami ikuti. Namun selama belum ada aturan baru, pembayaran tetap mengacu pada harga kontrak,” tegasnya.
Ia menambahkan, ruas Jalan Kotabaru menjadi salah satu proyek dengan progres paling tinggi. Hampir seluruh badan jalan telah selesai dicor dan hanya menyisakan pekerjaan penyelesaian akhir.
Sementara itu, progres terendah berada di ruas Jalan Martadinata. Rendahnya capaian bukan disebabkan kendala teknis, melainkan karena proses pembebasan lahan yang masih berlangsung sehingga pekerjaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Untuk Kotabaru tinggal sedikit lagi karena hampir seluruh badan jalan sudah selesai dicor. Sedangkan di Martadinata, pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan proses pembebasan lahan sehingga belum semua segmen bisa dikerjakan,” pungkasnya.