Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengandalkan kecepatan memadamkan api.
Menurutnya, Lampung perlu memperkuat pencegahan dengan memetakan seluruh kekuatan yang dimiliki, mulai dari personel, peralatan hingga sumber air.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Rapat melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, balai teknis, pemerintah daerah dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Jihan mengatakan Lampung relatif siap merespons ketika titik api muncul. Namun, upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.
“Yang ditekankan hari ini optimalisasi sumber daya, baik itu personel, peralatan, dan juga seperti akses air dan lain sebagainya untuk mendukung mitigasi pemadaman kebakaran,” kata Jihan.
Menurut dia, pemerintah saat ini sudah memiliki pemetaan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran. Namun, data tersebut perlu dilengkapi dengan pemetaan kapasitas penanganan di lapangan.
“Kita mempunyai respons fire suppression lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul, kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat.
Tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujarnya.
Personel dan Peralatan Harus Terdata
Jihan meminta BPBD bersama instansi terkait segera menyusun peta kapasitas penanganan karhutla. Peta tersebut harus menunjukkan lokasi personel, peralatan, sumber air hingga akses menuju kawasan rawan.
“Kita sudah punya peta risiko, tapi belum sepenuhnya punya peta kapasitas. Saya minta nanti BPBD bersama yang lainnya membentuk suatu overlay zona rawan dengan posisi personel,” katanya.
Menurutnya, pendataan tidak cukup hanya mencakup personel internal satuan tugas. Kekuatan dari TNI, Polri, pemerintah daerah maupun unsur lain juga harus masuk dalam satu basis data.
Jihan menilai pengalaman penanganan kebakaran di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi contoh penting. Saat kejadian, petugas masih harus mencari tahu peralatan yang tersedia di masing-masing instansi.
“Seperti yang terjadi di TNWK kemarin pada saat insiden kebakaran. Itu masih meraba-raba, siapa punya apa, siapa punya yang mana. Itu masih belum fix kita punya data seluruhnya yang terhimpun di seluruh Lampung,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh data peralatan dilengkapi dengan jumlah dan lokasi penyimpanan. Dengan begitu, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan terdekat ketika kebakaran terjadi.
“Kita punya instrumen apa, berapa, dan lokasinya di mana. Maka ketika ada insiden kebakaran, kita tidak lagi mencari-cari,” tegas Jihan.
Minta Helikopter Siaga di Lampung
Jihan juga mengapresiasi kerja tim gabungan dalam menangani karhutla di TNWK. Meski menghadapi medan sulit, sumber air yang jauh dan keterbatasan peralatan, petugas berhasil mengendalikan kebakaran yang melanda lebih dari 600 hektare.
“Walaupun dengan tantangan akses yang luar biasa sulit, kemudian tantangan kanal air yang jauh dan sebagainya, dengan alat-alat yang seadanya dan sangat sederhana, kita berhasil memadamkan di lokasi 600 sekian hektare,” ujarnya.
Menurut Jihan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, satuan tugas dan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, termasuk bantuan peralatan dan operasi water bombing di kawasan TNWK.
Namun, Jihan berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat menyiagakan satu unit helikopter di Lampung. Menurutnya, keberadaan helikopter standby akan mempercepat respons ketika titik api muncul di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kami memerlukan helikopter yang standby dan semoga ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” katanya.
Selain personel dan peralatan, Jihan meminta pemerintah segera memetakan sumber air dan jalur menuju titik rawan kebakaran.
“Untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut,” jelasnya.
Ia meminta Dinas PSDA, BBWS dan BPBD mendata embung, kanal serta sumber air lain yang masih tersedia untuk mendukung operasi pemadaman.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kawasan gambut, termasuk wilayah Mesuji. Jihan mengingatkan karakter kebakaran gambut berbeda karena api dapat merambat di bawah permukaan tanpa terlihat secara langsung.
“Kebakaran gambut ini secara visual tidak terbakar, belum tentu itu tidak terbakar. Di dalamnya bisa saja ada bara api yang menjalar,” katanya.
Jihan juga mengingatkan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Lampung agar ikut bertanggung jawab terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.
Perusahaan diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, sumber air serta sistem pencegahan kebakaran pada area konsesinya.
“Untuk perusahaan, harus turut bertanggung jawab terhadap risiko di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Jihan mengatakan Pemprov Lampung telah menerbitkan surat edaran terkait langkah mitigasi kebakaran di kawasan perkebunan.
Ia berharap seluruh unsur tidak hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dengan pemetaan yang lebih detail dan koordinasi yang kuat, potensi karhutla di Lampung diharapkan dapat ditekan sejak sebelum titik api muncul.