Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah mematangkan program pendidikan bertajuk Satu Desa Satu Sarjana.
Program ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan tinggi secara gratis bagi pemuda-pemudi desa hingga meraih gelar sarjana.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desanya masing-masing.
“Ini program yang sangat baik yang perlu kita support. Intinya kita buat perencanaannya supaya nanti proses seleksinya tepat, sasarannya tepat, dan peruntukannya jelas. Program Satu Desa Satu Sarjana ini memberikan akses dan membantu masyarakat kita agar bisa melanjutkan serta menyelesaikan pendidikan tinggi,” ujar Thomas Amirico.
Pemprov Lampung berkomitmen menanggung seluruh biaya perkuliahan penerima beasiswa hingga lulus.
“Kita support biaya kuliahnya selama dia berkuliah sampai tamat. Full semua biayanya di-support,” tegas Thomas.
Selain pembiayaan penuh, para penerima beasiswa nantinya juga diberikan kebebasan untuk memilih kampus tujuan mereka, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Thomas menilai, keberadaan kampus swasta juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah.
Thomas menjelaskan bahwa saat ini Disdikbud sedang melakukan kajian mendalam bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Anggaran akan diformulasikan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD). Skema penganggarannya pun akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya angkatan mahasiswa penerima beasiswa.
“Rencananya (dimulai) 2027 dan akan terus berlanjut. Angka bantuannya juga pasti bertambah. Misalnya hari ini dianggarkan Rp10 miliar, tahun 2028 mungkin jadi Rp20 miliar karena siswanya bertambah. Tentu pembiayaannya betul-betul kita anggarkan sesuai kemampuan daerah,” jelasnya.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Disdikbud tengah merumuskan skema rekrutmen.
Beberapa opsi yang sedang dikaji antara lain menggunakan acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Desil 1 atau Desil 2, ataupun menggunakan skema rekomendasi langsung dari masing-masing desa.
“Ini lagi berproses pengkajian dan perencanaannya, mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan,” tambahnya.
Thomas memaparkan bahwa target utamanya adalah melahirkan SDM pedesaan yang berwawasan sarjana. Ilmu yang didapat di bangku kuliah diharapkan sesuai dengan potensi desa masing-masing.
“Ketika mereka kembali ke desa, ilmunya bisa diaplikasikan. Misalnya dalam proses ketahanan pangan, hilirisasi, atau mekanisasi mesin pertanian, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa,” papar Thomas.
Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa Pemprov Lampung tidak akan mengekang masa depan para lulusan. Ketika ditanya apakah penerima beasiswa dilarang bekerja di Ibukota atau kota besar setelah lulus, Thomas menampiknya.
“Bisa saja (bekerja di kota besar), tidak apa-apa, silakan saja,” pungkasnya.