Bandar Lampung – Pemerintah mempercepat kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar segera berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Dari sekitar 28.000 gedung yang rampung dibangun, baru 10.070 koperasi yang dinyatakan siap beroperasi penuh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan hal tersebut saat meninjau KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pemerintah menggelar pemantauan selama delapan hari ke depan sesuai arahan Presiden. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan koperasi mampu memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat.
Zulkifli mengatakan, pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pembangunan gedung. Kesiapan barang kebutuhan pokok, fasilitas transportasi, hingga layanan keuangan juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
“Sekarang jumlah koperasi yang sudah siap beroperasi mencapai 10.070 unit. Sementara gedung yang sudah selesai dibangun sekitar 28.000 unit. Kita targetkan sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari 35.000 unit,” ujarnya.
Pemeriksaan lapangan mencakup ketersediaan pupuk, beras, elpiji 3 kilogram, serta kendaraan operasional seperti mobil, sepeda motor, dan pikap. Pemerintah turut memeriksa kesiapan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan perbankan agar koperasi dapat menunjang kegiatan ekonomi warga.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan KDKMP hingga sekitar 80.000 unit. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi sekaligus pemenuhan fasilitas pendukung di setiap koperasi.
Selain mempercepat operasional koperasi, pemerintah bersiap menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran ditargetkan mulai berlangsung pekan ini setelah proses anggaran dari Kementerian Keuangan selesai.
Program tersebut menyasar 33,2 juta penerima. Setiap keluarga penerima memperoleh beras 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram sekaligus.
“Bantuan pangan sudah kita siapkan untuk Oktober, November, dan Desember. Saya kira minggu ini sudah mulai berjalan setelah uangnya dicek dan ditransfer dari Kementerian Keuangan,” kata Zulkifli.
Bantuan diberikan secara gratis, terutama bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 dan desil 2. Pemerintah berharap program ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah dampak musim kemarau terhadap kebutuhan pangan.
Pemerintah juga menyiapkan satu juta ton beras bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan harga. Beras tersebut dipasarkan melalui koperasi dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Zulkifli menegaskan, keberadaan KDKMP diharapkan mempermudah masyarakat desa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penyaluran barang bersubsidi akan dipusatkan di Koperasi Desa. Jadi masyarakat desa tidak perlu repot, cukup datang ke Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
KDKMP Desa Bumi Sari juga mulai mengintegrasikan layanan ekonomi dengan fasilitas transaksi keuangan. Salah satunya melalui BRILink yang memungkinkan warga menyetor dan menarik uang tanpa harus mendatangi kantor bank.
Menurut Zulkifli, fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal juga dapat mengakses pembiayaan melalui BRI. Dalam skema yang dijelaskan saat peninjauan, rekomendasi pengurus koperasi menjadi salah satu persyaratan bagi calon peminjam.
Peninjauan tersebut turut dihadiri SEVP Institution Business BRI Suyitno, RCEO BRI Region 5 Bandar Lampung Andreas Chandra, Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf, serta sejumlah pihak terkait.
Selain BRILink, KDKMP Desa Bumi Sari telah menyediakan pupuk, elpiji 3 kilogram, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah juga merencanakan layanan pembayaran listrik dan menyiapkan layanan Pos Indonesia untuk memperluas akses pelayanan warga.
Pemerintah berharap integrasi berbagai fasilitas tersebut menjadikan koperasi sebagai pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar bangunan yang berdiri di tengah desa.
Meski demikian, kesenjangan antara jumlah gedung yang selesai dibangun dan koperasi yang siap beroperasi menunjukkan masih adanya pekerjaan yang harus dituntaskan. Pemerintah perlu memastikan setiap unit memiliki fasilitas memadai, pasokan barang yang cukup, serta sistem pelayanan yang berjalan efektif.
Keberhasilan KDKMP pada akhirnya akan diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok bersubsidi, akses transaksi keuangan, hingga terbukanya peluang pembiayaan bagi usaha lokal.