Bandar Lampung – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026).
Mereka menyampaikan rapor merah terhadap kinerja Kabinet Prabowo-Gibran melalui sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, ekonomi, hingga pendidikan.
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa bendera organisasi mahasiswa dan kepemudaan. Namun, langkah mereka menuju gerbang kantor DPRD terhalang barikade kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pemborosan anggaran menjadi bagian dari kritik yang disampaikan.
Aliansi Lampung Melawan membawa delapan tuntutan yang mencakup berbagai sektor kebijakan publik. Pada persoalan lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Massa juga meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla, khususnya warga yang terpapar asap. Mereka menilai penanganan bencana harus disertai langkah konkret untuk melindungi keselamatan masyarakat.
Di sektor energi dan ekonomi, mahasiswa mendesak keterbukaan data serta distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga bahan pangan pokok agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat berkurang.
Selain itu, mahasiswa mendorong perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Mereka turut menuntut penghentian militerisme di ranah sipil sebagai upaya menjaga kehidupan demokrasi.
Dalam bidang pendidikan, Aliansi Lampung Melawan menekankan pentingnya sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka berharap pemerintah memperluas akses pendidikan sehingga dapat dinikmati masyarakat tanpa terbebani persoalan biaya.
Hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Belum ada perwakilan pemerintah daerah maupun anggota DPRD yang menemui mahasiswa untuk menerima dan menanggapi delapan tuntutan tersebut.
Massa pun masih bertahan di lokasi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Respons pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung terhadap tuntutan Aliansi Lampung Melawan masih dinantikan.