Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meski aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pemerintah tetap menempatkan pelayanan publik, kesehatan masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana sebagai prioritas.
“Pemerintah Provinsi terus memastikan pelayanan publik, layanan kesehatan, dan penanganan bencana alam tetap berjalan dengan baik,” kata Marindo, Senin (7/9/2026).
Marindo menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemprov Lampung juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Menurutnya, koordinasi juga melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Pemprov Lampung masih menunggu perkembangan serta rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pusdalops BPBD Jadi Pusat Informasi
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, Pemprov Lampung menjadikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung sebagai pusat informasi resmi terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau.
Marindo meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas.
“Informasi yang valid hanyalah informasi yang keluar dari posko ini,” tegasnya.
Pusdalops BPBD Lampung bersiaga selama 24 jam. Pemprov Lampung bersama BPBD terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik serta kemungkinan dampaknya terhadap wilayah Lampung.
ASN Tetap Bekerja, WFH Belum Diterapkan
Di tengah situasi tersebut, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung tetap berlangsung seperti biasa. ASN masih mengikuti jam kerja yang berlaku.
Pemprov Lampung belum menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Marindo mengatakan opsi penyesuaian pola kerja tetap terbuka bagi OPD, terutama untuk pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah pusat.
“Kami belum mendeklarasikan status Work From Home (WFH) secara resmi karena masih menunggu penetapan status siaga dari BMKG, BPBD, dan PVMBG,” jelasnya.
WFH baru akan dipertimbangkan apabila terjadi erupsi susulan yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas udara maupun kondisi lingkungan.
Jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan, Marindo memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
“Jika WFH diterapkan, pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan terganggu. Semua tetap berjalan dengan mekanisme pengaturan yang disesuaikan oleh pimpinan OPD terkait,” ujarnya.
ASN Diminta Gunakan Masker
Pemprov Lampung juga meningkatkan langkah perlindungan bagi ASN menyusul potensi paparan abu vulkanik.
Seluruh kepala OPD diminta menyiapkan masker bagi pegawai di lingkungan kerja. ASN juga diwajibkan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
Selain penggunaan masker, kebersihan ruang kerja harus diperhatikan. Pegawai juga diminta mengikuti perkembangan informasi mengenai Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi pemerintah.
“Keselamatan ASN tetap menjadi prioritas utama. Walaupun pelayanan publik dikedepankan, kami sangat memperhatikan kesehatan ASN di Provinsi Lampung,” kata Marindo.
Ia kembali meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Pusdalops BPBD Lampung agar tidak terpengaruh kabar yang dapat menimbulkan kepanikan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Abaikan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan percayakan informasi hanya dari Pusdalops,” pungkasnya.