Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pembangunan infrastruktur jalan tol tidak berhenti pada peningkatan konektivitas dan kecepatan distribusi barang.
Menurut Mirza, keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Petani dan pelaku usaha daerah, kata dia, harus ikut merasakan dampak dari kemudahan akses tersebut.
Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertajuk “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” sekaligus pengukuhan Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Mirza mengatakan kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) memiliki posisi yang strategis. Wilayah tersebut mencakup Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi yang berada dalam kawasan strategis Selat Sunda serta terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
Posisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang besar untuk mengembangkan ekonomi daerah. Konektivitas jalan tol, pelabuhan dan pusat produksi perlu dirancang sebagai satu kesatuan agar mampu memperkuat rantai ekonomi lokal.
“Bagaimana kita memanfaatkan posisi strategis ini untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama petani,” kata Mirza.
Mirza mengakui pembangunan jalan tol telah memberikan manfaat terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan baru bagi pelaku usaha lokal.
Ia menilai perbaikan infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan rantai pasok. Tanpa kebijakan yang tepat, akses yang semakin mudah justru berpotensi membuat usaha lokal menghadapi persaingan lebih berat.
Mirza mencontohkan kondisi sektor pertanian, khususnya komoditas beras di Lampung.
Ia mengacu pada laporan Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) yang menyebut sejumlah penggilingan padi lokal menghadapi tekanan setelah konektivitas jalan tol semakin terbuka.
Akses dari Pulau Jawa yang semakin mudah memungkinkan perusahaan berskala besar masuk lebih jauh ke sentra produksi. Mereka dapat menyerap gabah langsung dari petani dengan jaringan distribusi yang lebih luas.
Situasi tersebut, menurut Mirza, perlu menjadi perhatian pemerintah agar keberadaan infrastruktur tidak menggeser peran pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi.
“Jangan sampai infrastruktur yang kita bangun justru membuat nilai tambah komoditas daerah keluar dari daerah,” ujarnya.
Selain jalan tol, Mirza menyoroti peran Pelabuhan Panjang dalam mendukung perekonomian Lampung dan kawasan Sumbagsel.
Ia melihat pelabuhan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat logistik sekaligus pintu keluar berbagai komoditas unggulan.
Mirza menyebut kawasan Sumbagsel berkontribusi besar terhadap produksi sawit nasional. Karena itu, penguatan konektivitas antara sentra produksi dan Pelabuhan Panjang dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas.
“Pelabuhan Panjang ini punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita meningkatkan utilitasnya dan menghubungkannya dengan pusat-pusat produksi,” katanya.
Menurut Mirza, penguatan pelabuhan juga berkaitan dengan posisi Selat Sunda yang menjadi salah satu jalur strategis pelayaran Indonesia.
Meningkatnya aktivitas perdagangan melalui ALKI I harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Mulai dari pelabuhan, kawasan industri, jaringan logistik hingga pusat produksi.
Mirza juga menekankan pentingnya membangun ekonomi dari tingkat desa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika manfaatnya hanya diharapkan mengalir secara otomatis kepada masyarakat.
Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat desa sebagai basis produksi. Petani tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat lebih besar dari proses ekonomi setelahnya.
“Kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka ekonomi harus dibangun dari desa. Petani jangan hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi harus mendapatkan nilai tambah dari rantai ekonomi tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan jalan tol dan pelabuhan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang melindungi serta memperkuat pelaku ekonomi lokal.
Dengan pola tersebut, konektivitas tidak hanya membuat perjalanan barang semakin cepat. Infrastruktur juga diharapkan mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“Jalan tol bukan hanya bagaimana barang cepat sampai. Yang lebih penting, bagaimana nilai ekonomi dari barang itu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” kata Mirza.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan konektivitas di Lampung tidak semata-mata berbicara tentang panjang jalan atau kecepatan distribusi. Tantangan berikutnya adalah memastikan arus barang, investasi dan perdagangan ikut menghasilkan nilai tambah yang bertahan di daerah.