BANDAR LAMPUNG — Komisi XII DPR RI dijadwalkan turun langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan tersebut untuk memastikan kondisi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus melihat langsung antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengakui antrean BBM masih terlihat di beberapa lokasi.
Meski demikian, ia menyebut kondisi tersebut mulai berangsur membaik di sejumlah SPBU setelah adanya penambahan kuota BBM.
“Antrian di beberapa tempat masih. Cuma memang ada beberapa tempat yang berkurang karena imbas penambahan kuota,” kata Budhi saat ditemui di lingkungan Pemprov Lampung, Selasa (6/10/2026).
Menurut Budhi, distribusi BBM hingga kini tetap berjalan. Bahkan, pasokan yang disalurkan ke sejumlah wilayah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Suplai kan tetap. Kuota juga ditambah, disuplai lebih banyak dari biasanya,” ujarnya.
Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean. Budhi mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean terjadi.
“Permintaannya juga masih tetap tinggi di lapangan,” katanya.
Selain penambahan kuota, kondisi antrean di sejumlah SPBU juga dipengaruhi oleh langkah penindakan yang dilakukan Polda Lampung. Penindakan tersebut dinilai turut mengubah situasi distribusi BBM di beberapa titik.
“Memang kemarin karena ada beberapa penindakan juga dari Polda, mungkin ada sedikit perubahan di beberapa tempat,” ujar Budhi.
Sementara terkait rencana penambahan kuota BBM berikutnya, Budhi mengatakan Pemprov Lampung masih menunggu surat resmi terkait usulan tersebut.
Hingga Selasa (6/10/2026), surat usulan tambahan kuota itu belum diterima Pemprov Lampung. Budhi memperkirakan pengajuan tersebut baru diterima pada awal bulan berikutnya.
“Untuk usulan tambahan kuota belum dapat suratnya. Tapi biasanya awal bulan depan,” pungkasnya.